EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas
Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, terhadap tindak pidana penebangan liar (Illegal Logging) dan
Faktor-faktor yang menjadi kendala Aparat penegak hukum dalam
mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penebangan Liar (Illegal
Logging) di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara yakni di
Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara, Kepolisian Resort Kolaka
Utara, Kejaksaan Negeri Lasusua, dan Pengadilan Negeri Kolaka.
Dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas
kehutanan Kabupaten Kolaka Utara dan anggota Polisi Hutan serta
menelaah Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang
berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis deskriptif.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1)
Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan, Terhadap penebangan liar (Illegal logging) di
Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan
secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena ringannya sanksi
yang diberikan kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera sehingga
tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kolaka utara masih sering
terjadi dan banyaknya kendala aparat penegak hukum dalam hal ini polisi
kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. (2) Faktorfaktor
yang menjadi kendala Aparat Penegak Hukum khususnya polisi
kehutanan dalam menanggulagi tindak pidana penebangan liar (Illegal
logging) di Kabupaten Kolaka Utara yaitu mentalitas aparat penegak
hukum, tingkat kualitas dan kuantitas polisi kehutanan yang masih
terbatas dibanding luas wilayah hutan yang harus dilindungi, penyidik
pegawai negeri sipil dari Dinas Kehutanan itu sendiri belum ada, sehingga
semua kasus tindak pidana dibidang kehutanan diserahkan kepada
Polres Kolaka Utara, minimnya sarana atau fasilitas operasional.
Disamping itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting
dan manfaat hutan itu sendiri sehingga dukungan dan peran serta
masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Kolaka Utara
masih sangat kurang.