PENERAPAN PRINSIP NON REFOULEMENT OLEH INDONESIA

ABSTRAK
KADARUDIN. Penerapan Prinsip Non Refoulement Oleh Indonesia
Sebagai Negara Transit Pengungsi Internasional” (dibimbing oleh M.
Syukri Akub dan Aswanto).
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dasar hukum
Indonesia terikat dengan prinsip non refoulement; dan 2) bagaimana
Indonesia sebagai negara transit menangani pengungsi internasional.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang
terkait, yakni Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Komisaris
Tinggi PBB untuk Pengungsi, Organisasi Migrasi Internasional dan Komite
Palang Merah Internasional. Dari populasi tersebut sampel dipilih secara
acak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Indonesia terikat dengan
prinsip non refoulement karena selain sebagai peremptory norm atau jus
cogens dan hukum kebiasaan internasional, prinsip non refoulement telah
menjadi norma erga omnes, demikian pula karena Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Jenewa IV, dan Kovenan
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, kesemuanya ini mengandung
konsekuensi Indonesia menganut Prinsip Non Refoulement. 2) Indonesia
sebagai negara transit dalam menangani pengungsi internasional telah
melakukan penanganan dengan sebaik-baiknya menjunjung tinggi dan
nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dibuktikan dengan penanganan yang
maksimal (dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, pangan,
pakaian, kesehatan, tempat ibadah dan pendidikan) terhadap pengungsi
Vietnam, Timor Leste, Sri Lanka, Afghanistan dan Rohingya yang pernah
datang ke wilayahnya