PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH UNDERGROUND SPACE UTILIZATION SETTINGS

Ismail Alrip (P3600208003), “Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah
Tanah”. Di bawah bimbingan Ibu Farida Patittingi selaku pembimbing pertama
dan Bapak Faisal Abdullah selaku pembimbing kedua.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan ruang
bawah tanah di Karebosi dan untuk mengetahui jenis perjanjian kerjasama yang
digunakan Pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan ruang bawah tanah di
Karebosi.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan
pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap
masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan
hukum lainnya. Penelitian ini didukung dengan penelitian lapangan.
Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber
yaitu Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Makassar, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Perekonomian dan
Pembangunan Kota Makassar, Kepala Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kota Makassar, dan Direksi PT. Tosan Permai Lestari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan ruang
bawah tanah di Karebosi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai landasan kewenangannya. Kemudian
pemanfaatan ruang bawah tanah mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta dengan peraturan
pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Selain
peraturan tersebut, pemanfaatan ruang bawah tanah dapat pula mengacu pada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Perjanjian
kerjasama yang digunakan Pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan
ruang bawah tanah di Karebosi adalah inklud di dalam Perjanjian Kerjasama
Antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Tosan Permai tentang Bangun
Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi. Bentuk kerjasama
yang dipilih sebagaimana termaktub dalam perjanjian kerjasama adalah Bangun
Guna Serah. Alasannya adalah bahwa Pemerintah Kota Makassar memerlukan
perubahan dan perbaikan yang signifikan terhadap Lapangan Karebosi agar
dapat memberikan manfaat yang lebih bagi seluruh warga masyarakat serta tidak
tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
untuk melakukan kegiatan yang dimaksud.