ASPEK HUKUM PENATAAN JABATAN STRUKTURAL DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

ABSTRAK
AKHMAD SYAUKI. Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural Dalam Sistem
Kepegawaian di Indonesia. (Dibimbing oleh Syamsul Bachri, Aminuddin Ilmar dan
Muhammad Djafar Saidi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 1) Penataan
jabatan struktural penting dilakukan dalam sistem Kepegawaian di Indonesia, 2)
Pengaturan terhadap pengisian jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di
Indonesia, 3) Penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia
untuk menciptakan pejabat yang memiliki kompetensi.
Tipe Penelitian ini adalah socio legal research atau penelitian hukum
sosiologis dengan pengamatan-pengamatan yang bersifat empiris kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pentingnya penataan jabatan
struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia tidak lain dimaksudkan untuk
menghasilkan atau mendapatkan pembentukan jabatan, penempatan pejabat,
syarat jabatan dan tanggungjawab jabatan agar sesuai visi, misi dan tujuan
organisasi. Akan tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya penataan
jabatan struktural berorientasi pada pembentukan jabatan, penempatan pejabat,
syarat jabatan dan tanggungjawab jabatan sesuai dengan pencapaian visi, misi,
dan tujuan organisasi. Hal ini disebabkan karena pembentukan
jabatan/nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi kurang mempertimbangkan
aspek beban kerja, syarat-syarat kompetensi jabatan, dan tingkat pelayanan yang
dibutuhkan. (2). Pengaturan terhadap pengisian jabatan struktural dalam sistem
kepegawaian di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan substansi
hukum/syarat-syarat jabatan, diklat kepemimpinan, dan masih bersifat subyektifitas
(3). Penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia belum
sepenuhnya menciptakan PNS yang profesional dan mempunyai kompetensi
sesuai syarat dan kompetensi jabatan struktural yang dipangkunya. Hal ini terlihat
bahwa pengangkatan dan penempatan pejabat struktural kurang
mempertimbangkan aspek kompetensi PNS, penilaian prestasi kerja PNS, syarat
jabatan, pangkat, golongan ruang, pengalaman/masa kerja, pendidikan, diklat
kepemimpinan, merit system, reward dan punishment serta usia PNS.