SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TERBIT BERDASARKAN SURAT KETERANGAN HIBAH ATAS DIRI SENDIRI

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sertipikat yang terbit berdasarkan surat keterangan hibah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) menganalisis pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertipikat atas tanah yang terbit berdasarkan hibah atas diri sendiri. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empirik dengan menggunakan pendekatan kasus, konsep, dan undang-undang. Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sertipikat yang terbit berdasarkan surat keterangan hibah atas diri sendiri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mengalami cacat yuridis yang disebabkan oleh dasar peralihan hibah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek mensyaratkan adanya unsur pemberi hibah dan penerima hibah yang masing-masing adalah orang yang berbeda. Sekalipun demikian, sertipikat yang terbit tetap dianggap sah selama tidak ada pihak yang merasa keberatan. (2) Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan hibah atas diri sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bentuk tanggung jawab, yakni: Pertama, Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah; Kedua, Keputusan Pembatalan Sertipikat; Ketiga, Keputusan Perubahan Data pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau Keempat, Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.
Kata Kunci: Hibah Atas Diri Sendiri, Sertipikat Hak Milik