PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KOTA MAKASSAR

ABSTRAK
DITHA PUSPITA SARI. A 311 07 684. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak
Penjualan atas Barang Mewah Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar
(dibimbing oleh H. Kastumuni Harto dan Syarifuddin Rasyid)
Kata Kunci : Wajib Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak atas
pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah barang elektronik, khususnya yang
berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPnBM. Sedangkan
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Dari hasil analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat
dari pelaksanaan perhitungan PPnBM barang elektronik maka dapat disimpulkan
sudah sesuai dengan UU. No. 42 tahun 2009, hal ini dapat maka sebagian besar
responden memberikan jawaban setuju mengenai perhitungan PPnBM hanya
dikenakan untuk satu kali transaksi, dihitung berdasarkan tarif yang sesuai dengan
ketentuan perpajakan, menghitung PPnBM berdasarkan penyerahan kena pajak,
ketentuan PPnBM sudah memadai, serta PPnBM merupakan pungutan tambahan
disamping PPn.
Berdasarkan analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat
dari pelaksanaan pemungutan PPnBM Barang Elektronik sudah dilakukan
berdasarkan ketentuan perpajakan No. 42 tahun 2009, hal ini dapat dilihat bahwa
persepsi responden sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai
pemungutan PPnBM tidak dapat dikreditkan dan harus sesuai dengan UU. No. 42
tahun 2009, dilakukan pada saat penyerahan barang kena pajak, dan dapat dilakukan
restitusi.
Dari hasil pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari
pelaporan PPnBM Barang Elektronik sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, hal
ini dapat dilihat dari persepsi responden yang sebagian besar memberikan jawaban
setuju mengenai PPnBM harus dilaporkan dalam SPT Masa dan telah dilaporkan oleh
PKP, serta PPnBM dilaporkan dan diserahkan kepada KPP paling lambat 20 hari
setelah masa pajak beredar.