ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN PERSETUJUAN BUPATI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAIMANA PASAL 23 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (STUDY KASUS TERHADAP PUTUSAN PN AMURANG DALAM PERKARA TERDAKWA BONNY NOVI LOBOT MONDE)

ABSTRAK
RUDY TALANIPA. Analisis Yuridis terhadap izin persetujuan Bupati
dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh
Kepala Desa sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 72 tahun 2005 tentang Desa (Study Kasus terhadap Putusan PN
Amurang dalam perkara terdakwa Bonny Novi Lobot Monde)
(dibimbing oleh M.Said Karim dan Faizal Abdullah).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perihal
kedudukan hukum Pasal 23 ayat (1) PP No. 27 tahun 2005 tentang Desa
dari tinjauan hierarki perundang-undangan serta penerapan asas equality
before the law dalam system peradilan pidana selanjutnya untuk
mengetahui proses upaya hukum terhadap putusan PN Amurang
An.Terdakwa Bonny Novi Lobot Monde.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif (Legal
Research) yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu
bangunan sistem norma dengan mengkaji objek yakni Pasal 23 Ayat (1)
PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dari sistematika berdasarkan
ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis.
Dari hasil penelitian, bahwa eksistensi Pasal 23 ayat (1) PP No. 72
tahun 2005 tentang Desa menyalahi ketentuan undang-undang secara
hierarki serta peraturan pembentukannya, demikian halnya dengan asas
equality before the law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Diharapkan penempatan hukum sebagai dasar pijak dalam
penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang
diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus
disesuaikan dengan tingkatan objek yang diaturnya berdasarkan hierarki
perundang-undangan.