ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA LEMBAGA NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA


M. Andi Lolo, Rofifa Salshabila (2021) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA LEMBAGA NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011171102_skripsi_08-10-2021 cover1.png

Download (92kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011171102_skripsi_08-10-2021 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pistaka] Text (daftar pistaka)
B011171102_skripsi_08-10-2021 dp.pdf

Download (352kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011171102_skripsi_08-10-2021.pdf
Restricted to Registered users only until 1 January 2026.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Rofifa Salshabila M. Andi Lolo (B011171102), Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. (Dibawah bimbingan Muhammad Yunus selaku Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan untuk mengetahui sifat norma Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara jika dikaitkan dengan teori norma hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan analisis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten (content analysis).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara sebagai sebuah keputusan terlepas dari keputusan tersebut dibentuk sendiri-sendiri, maupun bersama-sama oleh lembaga negara, saat ini hanya merupakan suatu penetapan dan bukan peraturan perundang-undangan, dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua sifat norma dari SKB saat ini telah mengalami perkembangan sejalan dengan diperluasnya makna keputusan atau KTUN, pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni bersifat individual-konkret, individual-abstrak, dan konkret-umum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 18 Oct 2021 00:59
Last Modified: 18 Oct 2021 00:59
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/8442

Actions (login required)

View Item
View Item