TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.BTM)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean pada putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm.
Penelitian menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan studi kasus putusan dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum berdasar pendekatan kasus dan Undang-Undang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (2) Penerapan hukum pidana dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm menurut penulis sudah tepat, namun perlu memperhatikan pertimbangan non-yuridis alasan Terdakwa melakukan pembongkaran barang.