PENGAWASAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan dan efektivitas pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan secara preventif pengawasan dilakukan dengan mempersyaratan verifikasi LBH yang akan diberi dana untuk membantu masyarakat miskin, secara represisf di berikan teguran dan peringatan dan saksi kepada organisasi bantuan hukum sanksi oleh panitia pengawas daerah yang diteruskan kepantia pusat. Sanksinya berupa pengurangan anggaran, pengembalian uang Negara, pemutusan kerjasama antara organisasi bantuan hukum dan Kemenkumham. 2) Efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh faktor hukum, kekurangan regulasi sekaitan dengan pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yaitu belum diatur bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di daerah, faktor penegak hukum dan faktor sarana yaitu organisasi bantuan hukum tidak menjelaskan kepada masyarakat penerima bantuan hukum, pemberian hukum gratis merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Ham merupakan program masional pemerintah pusat, dan data masyarakat miskin belum terintegrasi dengan data kependudukan yang berkategori miskin.
Kata Kunci : Pengawasan; efektivitas; Bantuan Hukum