PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR)


Puspitasari, Santi (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR). Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
P0902216301_tesis_12-11-2020(FILEminimizer)_Hal_Judul1.jpg

Download (342kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
P0902216301_tesis_12-11-2020(FILEminimizer)_1-2.pdf

Download (614kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
P0902216301_tesis_12-11-2020(FILEminimizer)_Daftar Pustaka dan Lamp..pdf

Download (62kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
P0902216301_tesis_12-11-2020(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (703kB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Makassar Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yakni pada saat adanya laporan dari intelijen, Timpora, atau dari masyarakat. Tim dari kantor imigrasi kemudian melaksanakan pengawasan dengan mengumpulkan bukti-bukti awal sesuai dengan laporan yang masuk. Untuk proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana keimigrasian tetap berpedoman pada Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain: substansi hukum yaitu kurangnya petugas Imigrasi, struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, budaya hukum adanya sikap yang tidak kooperatif,
Kata Kunci : Izin; Keimigrasian; Tindak Pidana

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 10 Dec 2020 11:50
Last Modified: 10 Dec 2020 11:50
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/836

Actions (login required)

View Item
View Item