PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

ABSTRAK
MILA GUSTIANA ANSARY. Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam
Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia (dibimbing oleh M.
Syukri Akub dan Syamsuddin Muchtar)
Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan saksi dan
implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara
pidana di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif empiris yang
ditempuh melalui kajian kepustakaan dan wawancara. Penelitian
dilaksanakan di lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data
dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban saksi harus
dilindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak
saksi oleh negara merupakan suatu hal yang wajib dan apabila saksi
merasa hak-haknya terpenuhi, secara tidak langsung akan berdampak
positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan.
Perlindungan terhadap saksi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah
diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban maupun dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Peran
LPSK dalam perlindungan saksi adalah bertanggung jawab untuk
menangani pemberian perlindungan kepada saksi berdasarkan tugas dan
kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan pelaksanaan
perlindungan saksi oleh LPSK dalam praktik sering menghadapi kendala,
baik yang bersifat intern maupun ekstern.