STRATEGI MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT

ABSTRAK
DWI RETNO NUROTUL WAHIDIYAH, Strategi Manajemen Risiko
Operasional pada Rumah Sakit (Studi Perbandingan Rumah Sakit di Kota
Makassar) (dibimbing oleh Rahman Kadir dan Yansor Djaya).
Penelitian mengenai manajemen risiko telah menjadi tema penting
dalam perkembangan bisnis maupun layanan publik mencakup
didalamnya adalah penerapan dalam manajemen rumah sakit. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk membandingkan tingkat implementasi
manajemen risiko dan matrik risiko pada pelayanan rumah sakit di
Makassar.
Penelitian didasarkan kepada metode analisis perbandingan
kualitatif menggunakan metode kuesioner dan wawancara dengan
indikator risiko berdasarkan KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) tahun
2012 pada aspek peningkatan mutu dan keselamatan. Penelitian
dilakukan pada RS Wahidin dan RS Unhas. Responden dipilih secara
proporsional dengan melibatkan manajemen, dokter, staf medis dan non
medis dari poliklinik yang ada di masing-masing rumah sakit. Uji validasi
terhadap 75 sampel (35 sampel dari setiap objek penelitian) dilakukan
dengan teknik triangulasi antar tipe responden dan konsistensi jawaban
dalam kuesioner.
Hasil penelitian menunjukan kecenderungan yang sama antara RS
Wahidin dan RS Unhas dalam hal indikator yang masih rendah tingkat
implementasinya, yaitu : penggunaan data dan informasi untuk
menentukan prioritas perbaikan mutu dan keselamatan pasien, dilakukan
komunikasi secara terjadwal menggunakan media yang efektif seta
pembuatan standar asuhan klinis berdasarkan bukti ilmiah terbaik
terutama untuk area risiko tinggi. Sedangkan dari hasil analisis matrik
risiko, risiko utama yang dihadapi oleh RS Wahidin adalah : tidak ada
tindak lanjut atau perbaikan dari monitoring pelaksanaan program,
pengembangan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan keahlian
pegawai dan tidak dilakukan perbaikan mutu layanan (baik melalui
analisis kinerja, benchmarking dan atau akreditasi). Sedangkan risiko
utama yang dihadapi RS Unhas adalah : tidak ada tindak lanjut atau
perbaikan dari monitoring pelaksanaan program, pengembangan
pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan keahlian pegawai, tidak ada
monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan, tidak dilakukan perbaikan
mutu layanan (baik melalui analisis kinerja, bench marking dan atau
akreditasi) serta tidak tersedia standar asuhan klinis terutama pada area
berisiko tinggi.