PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI SULAWESI UTARA

ABSTRAK
Peraturan perundang-undangan tentang larangan perdagangan orang
telah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban
perdagangan orang sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan
penegakan hukum tindak pidana perdagangan perempuan, serta
bagaimana konsep dan strategi dalam upaya pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan
menemukan (1) substansi hukum atau kerangka hukum yang mendukung
upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang, khusus perempuan, dan (2) konsep
dan strategi yang tepat dalam pemberantasan dan perlindungan hukum
terhadap perempuan korban perdagangan orang di Sulawesi Utara.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan
menganalisa implementasi dan strategi pemberantasan dan perlindungan
hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang. Penelitian ini
menggunakan dogmatic hukum (Rechtsdogmatiek), teori hukum
(Rechtstheorie), dan filsafat hukum (Rechtsfilosofie). Data dianalisis
dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai
bentuk dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan
orang lain. Peranan hukum pidana dalam pencegahan dan proses
penegakan hukum serta pelaksanaan hukum pidana, berperan sebagai
sarana mengatur ketertiban masyarakat (Social order) dalam rangka
menciptakan kebijakan sosial (Social defence) untuk mencapai
keamanan, pencegah tindak pidana perdagangan orang baik secara
preventif maupun represif, yang memberikan perlindungan hukum
terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.
Kesimpulan perlu upaya pencegahan perdagangan orang di Sulawesi
Utara dilakukan dengan membuat rencana aksi pencegahan dan
mensosialisasikannya kepada anak-anak sekolah, keluarga dan aparat
desa/kelurahan dan penggunaan pasal 297 KUHP dan perda Nomor 1
Tahun 2004 dalam berbagai kasus perdagangan orang hampir tidak
pernah digunakan sebagai dasar baik oleh penyidik maupun dalam
dakwaan jaksa penuntut dalam proses kepengadilan dan belum sama
pemahaman dan penerapan pasal-pasalnya dapat diselesaikan dengan
mengedepankan prinsip kerjasama dan koordinasi antar sesama penegak
hukum yang merupakan bagian dari pada sistem peradilan pidana terpadu
(integrated criminal justice system).