TINJUAN YURIDIS TERHADAP DISKRESI DI TENGAH WABAH COVID-19

Rismayanti (B11116092) dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19” di bawah bimbingan (A. Pangeran Moenta) Selaku Pembimbing Utama dan (Muhammad Zulfan Hakim) selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap Diskresi oleh Pemerintah di tengah wabah covid-19; dan Untuk mengetahui dampak dari implikasi pandemi covid-19 terhadap diskresi pemerintah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah diambil menurut undang-undang, dan memenuhi batasan hukum penggunaan diskresi.
Adapun hasil penelitian ini yang pertama yaitu analisa yuridis terkait diskresi pemerintah yaitu Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dimana, Pasal ini menjadi kontoversial karena mengatur tiga hal pokok yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pertama, mengenai ketentuan Negara terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, KSSK tidak dapat di tuntut secara pidana maupun perdata. Ketiga, tindakan/keputusan berdasarkan Perppu tersebut bukan merupakan objek pengadilan tata usaha Negara. Namun pembentuk Perppu sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kekuasaan absolut, Pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan Perpres 7/2020. Kedua, pemerintah Indonesia bergerak lebih cepat untuk mengatasi pandemi, meski telah mengubah APBN, semuanya masih dalam batas keleluasaan hukum