Rismayanti, Rismayanti (2020) TINJUAN YURIDIS TERHADAP DISKRESI DI TENGAH WABAH COVID-19. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/799/1.hassmallThumbnailVersion/B11116092_skripsi%20cover.jpg)
![](/799/1.haspreviewThumbnailVersion/B11116092_skripsi%20cover.jpg)
B11116092_skripsi cover.jpg
Download (230kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1 & 2]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116092_skripsi cover-bab2.pdf
Download (609kB)
![[thumbnail of Daftar Pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116092_skripsi dapus-lampiran.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116092_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Rismayanti (B11116092) dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19” di bawah bimbingan (A. Pangeran Moenta) Selaku Pembimbing Utama dan (Muhammad Zulfan Hakim) selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap Diskresi oleh Pemerintah di tengah wabah covid-19; dan Untuk mengetahui dampak dari implikasi pandemi covid-19 terhadap diskresi pemerintah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah diambil menurut undang-undang, dan memenuhi batasan hukum penggunaan diskresi.
Adapun hasil penelitian ini yang pertama yaitu analisa yuridis terkait diskresi pemerintah yaitu Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dimana, Pasal ini menjadi kontoversial karena mengatur tiga hal pokok yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pertama, mengenai ketentuan Negara terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, KSSK tidak dapat di tuntut secara pidana maupun perdata. Ketiga, tindakan/keputusan berdasarkan Perppu tersebut bukan merupakan objek pengadilan tata usaha Negara. Namun pembentuk Perppu sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kekuasaan absolut, Pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan Perpres 7/2020. Kedua, pemerintah Indonesia bergerak lebih cepat untuk mengatasi pandemi, meski telah mengubah APBN, semuanya masih dalam batas keleluasaan hukum
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Unnamed user with username fanny |
Date Deposited: | 10 Dec 2020 11:02 |
Last Modified: | 10 Dec 2020 11:02 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/799 |