KEDUDUKAN GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS) DALAM KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN RAHASIA JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Kedudukan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) dalam Kaitannya dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan)
Faisal, Farida Patittingi, Maskun
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban Notaris untuk melakukan pelaporan dengan menggunakan aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS). Untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan kewajiban pelaporan oleh Notaris dengan menggunakan aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS).
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian dilakukan di Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik studi kepustakaan (Literature Research) dan penelitian di lapangan (field research), kemudian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Notaris dituntut untuk untuk melakukan pendaftaran dan registrasinya dalam aplikasi GRIPS, bagi notaris yang tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran dan pelaporannya pada aplikasi GRIPS maka dapat dikenai sanksi administratif berupa: 1) teguran tertulis; 2) pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau 3) denda administratif. Selanjutnya, notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun AHU Online. Sebagaimana ternyata dalam praktiknya di Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa notaris telah melakukan pendaftaran dan registrasi pada aplikasi GRIPS. Akan tetapi untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan notaris di Provinsi Sulawesi Selatan belum melaksanakannya secara efektif dikarenakan tidak adanya sosialisasi lebih dalam mengenai kewajiban pelaporan melalui GRIPS.(2) Rahasia jabatan notaris yang dihadapkan dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pengungkapan pemilik manfaat, berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh notaris dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor. Hal tersebut melindungi notaris yang menjadi pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila notaris bertindak dalam rangka menjalankan jabatannya sesuai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UUJN, maka notaris tidak wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.