Pembatalan akta kuasa direksi dan perjanjian kerjasama akibat adanya wanprestasi

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk menganalisis implikasi hukum dari pembatalan Akta Kuasa Direksi yang dilakukan secara sepihak (2) untuk menganalisis tuntutan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa Direksi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan atas nama perusahaan CV. Sinar Putra Doping.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum pemutusan/pembatalan kuasa direksi secara sepihak karena wanprestasi oleh penerima kuasa adalah berakhirnya kuasa tersebut atau kuasa itu tidak dapat digunakan lagi oleh si penerima kuasa. Hal ini menyebabkan penerima kuasa kehilangan seluruh kewenangan yang pernah diperjanjikan atau diberikan oleh pemberi kuasa. Alasan yang digunakan untuk membatalkan pemberian kuasa adalah karena penerima kuasa telah bertindak melebihi atau melampaui kewenangan yang tercantum dalam perjanjian dan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam akta tersebut. Pembatalan kuasa secara sepihak juga dapat berimplikasi pada perjanjian kerjasama para pihak, dan dapat merugikan pihak yang memberikan kuasa. Pihak yang melakukan pembatalan secara sepihak dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemutusan kuasa tersebut, dan (2) Pemberi kuasa dapat menuntut ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa direksi. Pada kasus ini Tuan AF selaku direktur dari CV. SPD dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tuan F berdasarkan Pasal 1267 BW, oleh karena Tuan F tidak melaksanakan perjanjian kerjasama sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak melaksanakan kewajiban selaku kuasa dari CV. SPD sesuai dengan yang diatur dalam akta kuasa, sehingga CV. SPD mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pengerjaan paket proyek pada PT. CPIM tidak seperti yang diperjanjikan, pihak CV. SPD juga tidak menerima fee atas pengerjaan proyek tersebut. Selain itu Tuan AF juga dapat menuntut agar Tuan F menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.