Kedudukan hukum keputusan presiden dalam pemberian remisi terhadap warga binaan permasyarakatan

​Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keputusan yang dikeluarkan Presiden dalam pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan.
​Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
​Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1). Pemberian remisi oleh Presiden melalui Keputusan Presiden diberikan tanpa pertimbangan Mahkamah Agung dikarenakan sifatnya merubah jenis pidana dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara, dapat dikatakan sebagai bentuk amputasi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena tidak adanya relasi hubungan ketatanegaraan yang mencerminkan sifat check and balances sebagaimana yang telah ditentukan secara jelas oleh konstitusi. Bahkan dari pelaksanaan remisi di berbagai negara, secara jelas menunjukkan bahwa remisi adalah mengurangi masa hukuman, bukan mengubah jenis pidana. 2) Syarat diberikannya remisi kepada Narapidana seumur hidup, paling tidak telah menjalani pidana selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik secara berkelanjutan dengan prosedur permohonannya akan bermuara kepada Presiden yang akan memberikan keputusan final.