PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA : DIMENSI KONSTITUSI DAN PRESIDENSIALISME

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan Menjelaskan Ketentuan Presidential Threshold Dalam Dimensi Konstitusi dan untuk Menganalisis dan Menjelaskan korelasi Ketentuan Presidential Threshold Terhadap Penguatan Sistem Presidensial.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian di perpustakaan unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan data primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dikaji Dan data bahan hukum tersier, yaitu mengumpulkan dan menelusuri seluruh bahan-bahan di luar bidang hukum yang sifatnya memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta memiliki korelasi dengan permasalahan yang menjadi kajian yang sedang diteliti.
Dari penelitian ini diperoleh hasil (1) Ketentuan ambang batas (presidential threshold) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan kehendak dan maksud pembentuk UUD Pasal 6A Ayat (2), Ayat (5) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2), Ayat (5) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, berpotensi melanggar kedaulatan rakyat dalam pemilu, sehingga ketentuan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berapapun besarannya adalah bertentangan dengan konstitusi. (2) Penerapan ambang batas (presidential threshold) tidak memiliki korelasi dengan penguatan sistem presidensial. Selain karena desain konstitusi UUD NRI 1945 tidak mempersyaratkan ambang batas untuk memperkuat sistem presidensial, juga karena UUD NRI 1945 menempatkan relasi presiden dan legislative pada posisi yang sejajar dual legitimasi, sehingga tidak saling inferior dan tumpang tindih kewenangan. Penerapan ambang batas (presidential threshold) dalam factual sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak memberikan jaminan efektivitas dan stabilitas pemerintahan.