PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami beberapa permasalahan yaitu mengenai faktor-faktor penegakan hukum yang melatarbelakangi terjadinya politik uang dan upaya penanggulangan tindak pidana politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya money politic pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif yaitu Faktor Undang-Undang, tidak adanya aturan yang menjerat penerima politik uang sehingga praktik ini masih berlangsung sampai saat ini dan kendala dalam penanganan tindak pidana politik uang akibat kurangnya waktu dalam menemukan alat-alat bukti sehingga penegak hukum tidak optimal dalam melaksanakan wewenangnya. Faktor masyarakat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua biasa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik sehingga tidak adanya rasa peduli atau masyarakat bersifat pragmatis dalam kontes pemilu. Upaya penanggulangan oleh Bawaslu terhadap kejahatan money politic pada penyelenggaraan pemilu legislatif terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya represif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif. (2) Upaya pencegahan yaitu menyampaikan himbauan-himbauan melalui surat resmi, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya money politic.