Perlindungan Terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak reproduksi pekerja perempuan melalui sarana perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak reproduksi pekerja perempuan oleh perusahaan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan mengamati berbagai fakta yang terjadi di lapangan, berupa penelitian yang diawali dengan studi kepustakaan sebagai sumber data awal, kemudian Penulis melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan data atau bahan yang terkait dan berpengaruh terhadap
objek yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja perempuan oleh perusahaan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sulitnya memperoleh hak cuti haid dikarenakan keharusan menyertakan surat keterangan dokter untuk menggunakan cuti tersebut, dan pemotongan gaji bagi pekerja yang menggunakan hak cuti haid tanpa
surat keterangan dokter, pemberian cuti hamil dan melahirkan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan UUK, serta penyediaan fasilitas untuk menyusui ditempat kerja yang sama sekali tidak terpenuhi.
Perlindungan terhadap hak reproduksi pekerja perempuan
seharusnya diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan yang merupakan bagian dari sarana perlindungan hukum preventif, dengan tetap memperhatikan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain perlindungan
hukum preventif, dikenal juga sarana perlindungan hukum represif yang dalam hal ketenagakerjaan yaitu pengawasan dan pemberian sanksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.