TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA

ANDI MAHAPATIRAJA PASANDRE, Nomor Pokok E 051 171 511. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi ini dengan judul “TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA” di bawah bimbingan Dr. Indar Arifin, M.Si., Dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dalam perencanaan pemanfaatan dana desa, untuk mengetahui transparansi dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa, untuk mengetahui transparansi dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Proses transparansi dalam perencanaan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan dapat dilihat pada indikator yang digunakan yaitu penyediaan dokumen berupa RKPDes kemudian informasi yang jelas dan lengkap di dalam RAB. Selanjutnya proses yang terbuka karena melibatkan masyarakat di dalam musyawarah desa. 2. Proses transparansi pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan terlihat pada indikator yang digunakan yaitu tersedianya dokumen berupa desain pengerjaan fisik dan bukti dokumentasi pengerjaan fisik kemudian informasi yang jelas dan lengkap karena tertera pada papan proyek ditambah dengan bukti kwitansi dan nota toko. Selanjutnya melibatkan unsur masyarakat sebagai tenaga kerja dan proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara lelang. 3. Proses transparansi dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan terlihat pada mekanisme pengaduan yang tidak terstruktur secara administrasi jika terjadi pelanggaran kemudian ketersedian dokumen seperti SPP. Kemudian verifikasi terhadap bukti dokumentasi pengerjaan fisik dan non fisik. Selanjutnya melibatkan unsur masyarakat dalam proses pengawasan dan juga dilakukan musyawarah dalam penentuan waktu kerja sebuah program.