Implementasi Perjanjian Konsesi Kepelabuhanan di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Raplin Halid, Implementasi Perjanjian Konsesi Kepelabuhanan di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dibimbing oleh Hasbir dan Muh. Hasrul.

Perjanjian Konsesi adalah hal yang baru dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pelabuhan di Indonesia yang perlu dikaji lebih lanjut khususnya terkait dengan implementasi dan kesesuaiannya dengan aspek hukum perikatan dan aturan di bidang kepelabuhanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevakuasi kesesuaian perjanjian konsesi untuk Pelabuhan eksisting di PT Pelindo IV dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang kepelabuhanan dan untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh PT Pelindo IV pada pelabuhan eksisting dengan Perjanjian Konsesi.

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar dengan tipe penelitian sosio yuridis yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berdasarkan studi dokumen. Data kemudian dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukka bahwa: 1) ditinjau dari aspek hukum perikatan, Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan PT Pelindo IV telah memenuhi persyaratan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Namun, jika ditinjau dari ketentuan hukum Konsesi Kepelabuhanan khususnya mengenai kewajiban penyerahan aset, maka Perjanjian Konsesi ini belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2) Terdapat dua jasa kepelabuhanan yang implementasinya belum sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu kegiatan bongkar muat barang dimana PT Pelindo IV belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan tersebut pada area konsesi karena Pemberi Konsesi masih memberikan kesempatan kepada PBM lain untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat. Selanjutnya jasa penundaan kapal yang seharusnya merupakan bagian dari objek konsesi dan mengacu pada undang-undang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah, namun dalam implementasinya dilakukan berdasarkan skema pelimpahan kewenangan dengan mengacu pada PM 57/2015 sehingga secara hirarki bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum yang lebih tinggi.