Implikasi Hukum Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rahmad Basuki, Implikasi Hukum Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk urgensi penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari; untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan implikasi hukum dalam penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Manokwari. Dibimbing oleh Muh.Yunus dan Muh.Hasrul
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan teori (theoretical approach). Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu Secara Sekunder dan Data Primer. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengutip dari buku Asas-Asas Hukum Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Administrasi, Penelitian Hukum.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Urgensi penghapusan barang milik daerah karena hanya menjadi beban anggaran dalam pemeliharaan dan pertanggungjawaban baik fisik maupun administrasi. (2) Penghapusan barang milik daerah milik Pemerintah kabupaten Manokwari didasarkan pada pertimbangan hukum, administrasi dan kondisi fisik barang. Penghapusan tidak berjalan optimal karena ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kata Kunci : Implikasi hukum, Penghapusan BMD, Permendagri No.19 Tahun 2016