TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)


Agung, Muhammad Arif Iskandar (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B11116540_skripsi cover1.png

Download (87kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1 dan 2] Text (Bab 1 dan 2)
B11116540_skripsi 1-2.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of Daftar pustaka] Text (Daftar pustaka)
B11116540_skripsi dp.pdf

Download (72kB)
[thumbnail of Full text] Text (Full text)
B11116540_skripsi.pdf

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook pada putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm.
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripitif.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapan pidana materiil tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm sudah tepat karena telah memenuhi unsur pada Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana telah sesuai juga dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun hakim harus tetap lebih memerhatikan fakta-fakta persidangan karena pada kasus ini hakim tidak memerhatikan sebuah fakta persidangan yaitu keterangan terdakwa

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 10 Dec 2020 07:57
Last Modified: 08 Nov 2024 01:32
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/783

Actions (login required)

View Item
View Item