IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK
SYARIFUDDIN BASRI. NIM : PO. 900 209 611; Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; Dibimbing oleh (Abdul Razak dan Hamzah Halim).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 28 Tahun 1999, terutama asas akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng.
Lokasi penelitian terfokus pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantaeng, perolehan data empiris menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Populasi tertuju pada warga masyarakat Kabupaten Bantaeng yang terkait langsung dengan pelaksanaan penerimaan CPNS, baik sebagai pelamar, anggota panitia, maupun aparat pemerintah Kabupaten Bantaeng, Penarikan sampel random terdiri 35 responden, dengan harapan mewakili seluruh kepentingan populasi yang lain. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian; diadakan wawancara dengan responden dan aparat penegak hukum yang terkait dengan objek yang diteliti. Kemudian pembahasan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan lapangan. Dimaksudkan agar terhimpun data kuantitatif dan kualitatif, guna dianalisis dari segi sosiologis dengan menerapkan rumus distribusi frekuensi.
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng telah menyalahi prinsip good governance berupa transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum, karena calon CPNS yang dianggap tidak lulus berkas dan atau bermasalah, ternyata dari hasil pengumuman yang bersangkutan lulus ujian penerimaan CPNS. Dari hasil pengumuman penerimaan CPNS menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS belum terlaksana sebagaimana seharusnya, disebabkan adanya faktor berpengaruh, seperti : faktor substansi hukum, penegakan hukum, budaya hukum, kesadaran hukum dan kemampuan SDM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan komparatif guna lebih mengefektifkan pelaksanaan ketentuan prinsip good governance.