MPLEMENTASI IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan tindak lanjut pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai berdasarkan PERDA No. 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Karena kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai dengan objek penelitian adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sebagai dinas penanggung jawab dan Wilayah sempadan pantai di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta PERDA Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, salah satu pasalnya menetapkan zonasi semapadan pantai 100 meter, walaupun hal tersebut tampaknya tidak diindahkan karena banyak bangunan yang berdiri di semapadan pantai tersebut. Kedua, Tindak lanjut Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Pantai Berdasarkan PERDA No. 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, sudah dilaksanakan secara hukum dengan diberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang telah melanggar. Meskipun ada pro dan kontra terkait sanksi yang diberikan. Masyarakat tetap menyambut baik adanya peraturan daerah yang menjamin hak dan kewajiban mereka. Walaupun dipahami bersama apabila kawasan sempadan pantai dapat difungsikan secara optimal maka kerusakan perairan nasional dapat diminimalisir.