Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan, (2) untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.).
Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Diperoleh kesimpulan (1) Pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, (2) Penerapan hukum pidana materiil pada kasus ini sudah tepat dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terbukti dan didakwa dengan dakwaan tunggal. Namun, dalam mengajukan putusan, hakim menimbang bahwa dalam fakta persidangan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah pelanggaran bersifat administratif. Dalam putusan hakim menetapkan pidana penjara dan denda. Sementara, dalam kasus yang penulis teliti perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah berulangkali (concursus), sehingga semua sanksi pidana harus diberlakukan. Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya keliru dengan mengatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah pelanggaran bersifat administratif karena apabila pelanggarannya hanya bersifat administratif maka sanksi yang diberikanpun haruslah sanksi administratif. Sementara sangat jelas dikatakan dalam unsur dakwaan “dilengkapi sertifikat kesehatan” sehingga dengan terdakwa tidak melengkapi sertifikat kesehatan maka dikriminalisasikan menjadi perbuatan pidana.