Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepailitan lintas batas (cross-border insolvency) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Kurator dalam mengeksekusi aset debitor pailit dalam kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu wawancara, jurnal, dan literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan non-hukum, yaitu penelitian tesis, kamus bahasa, dan situs daring.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kepailitan lintas batas (cross-border insolvency) belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang walaupun terdapat ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2) Landasan hukum bagi Tim Kurator perkara a quo dalam mengeksekusi aset debitor pailit yang terletak di Singapura adalah Putusan The High Court of Singapore No. 216 of 2019.