Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/PID.B/LH/2020/PN Mks)

ATIKA REZKY AMELIA AWALUDDIN (B011171605), “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)“. Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan pada putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan pada putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana mens rea pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. 2) Penerapan Hukum Pidana dalam putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaaan Tunggal.