Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan rekrutmen calon anggota Tentara Nasional Indonesia oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan rekrutmen calon anggota Tentara
Nasional Indonesia oleh oknum Tentara Nasional Indonesia putusan No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library research (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan
dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum, Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum besifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Adapun hasil penelitian ini bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019, meskipun kasusnya adalah pidana khusus namun aturan yang digunakan berasal dari KUHP bukan berasal dari KUHPM. Dalam putusan tersebut menetapkan tersangka
sebagai pelaku kasus penipuan dan dijerat hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku ditambah dengan aturan disiplin militer yang ada didalam TNI. Namun dalam putusan akhirnya sedikit menyimpang dari suatu perundang-undangan yang berlaku. Pasal 378 yang menegaskan tentang hukuman penjara yang akan dijalani karena telah melanggar pasal tersebut hanya 4(empat) bulan. Penulis menganggap bahwa hukuman tersebut tidak akan menjamin adanya efek jerah kepada para pelaku tindak penipuan khususnya dikalangan Militer. Penerapan ketentuan undang-undang harus tegas pemberlakuannya sesuai tindak pidana yang dilakukan dan lebih kepada tegas jika terjadi atau dilakukan oleh aparatur negara.