TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN INVESTASI PERTAMBANGAN

ABSTRAK
Ronny Adrie Maramis. Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan (dibimbing oleh Aminuddin Ilmar, Abdullah Marlang dan Marthen Arie). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemulihan lingkungan atas kegiatan investasi pertambangan dari negara dan badan usaha, keterkaitan antara konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep hukum atas keberlanjutan sumber daya alam, sosial dan ekonomi, serta peran serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Di samping itu dipergunakan juga metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggungjawab negara dalam pemulihan lingkungan pertambangan sudah harus dilaksanakan sejak tahapan proses pemenuhan perizinan lingkungan dan kajian amdal, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, baik pada tahapan eksplorasi, produksi dan pasca tambang, termasuk jika di kemudian hari terdapat pencemaran lingkungan, karena belum diaturnya tanggungjawab serta tidak diaturnya dana cadangan/asuransi yang harus disediakan oleh badan usaha terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan bekas lahan tambang setelah penyerahan kepada pemerintah. Tanggungjawab pemulihan lahan pertambangan juga menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha yang bersifat terbatas hanya selama masa eksplorasi, produksi dan pascatambang. Kewajiban pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai dampak suatu usaha investasi pertambangan masih berada pada wilayah yang tidak tegas karena dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan reklamasi pasca tambang, hanya diletakan pada kewajiban sosial perusahaan dan bukan merupakan kewajiban dari negara. UU No 4 Tahun tahun 2009 tersebut, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam hal pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang di desain sedemikian rupa hanyalah merupakan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan.