TINJAUAN YURIDIS PENCURIAN DATA PRIBADI DI ONLINE SHOP MENGGUNAKAN MALWARE (Studi Kasus Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/2020/PN. SMN)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian data pribadi di online shop menggunakan malware menurut hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pencurian data pribadi online shop menggunakan malware dalam putusan nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan serta sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan preskriptif yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kualifikasi tindak pidana pencurian data pribadi di online shop menggunakan malware menurut hukum pidana dapat mengacu pada beberapa pasal yaitu, Pasal 362 KUHP sebagai lex generalis dan Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis dan tergolong ke dalam delik formil. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pencurian data pribadi di online shop menggunakan malware dalam putusan nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn. telah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum di hadapan majelis hakim yang diperkuat dengan alat bukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dakwaan primair yaitu Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.