PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (PT. PLN) DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penelitian ini bertujuan mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab dalam persidangan jika korporasi melakukan tindak pidana dan bagaimana model sanksi pidana yang ideal diterapkan. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Makassar dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif selanjutnya akan disajikan secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai sekarang belum satupun putusan pengadilan Indonesia yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Namun demikian, bukan berarti korporasi tidak dapat dipidana (dengan menerapkan asas strict liability), meskipun pertanggungjawaban korporasi tidak dapat berdiri sendiri sendiri (artinya korporasi tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana, tanpa pula mempertanggungjawabkan para wakilnya secara pidana). Cara hukum pidana menjangkau perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh PLN yakni dengan mengadopsi asas vicarious liability. Artinya, hukum pidana menganut asas bahwa perilaku pidana dari pengurus badan hukum merupakan perilaku pidana badan hukum yang diurusnya. Pemidanaan dalam korporasi bersifat alternatif dimana pengurus dapat dikenakan pidana penjara sedangkan korporasi dikenakan pidana denda. Adapun sanksi pidana yang ideal untuk diterapkan yakni sanksi pidana yang bersifat finansial. Sanksi pidana ini terbagi kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran ganti rugi.