PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI SULAWESI UTARA

Peraturan perundang-undangan tentang larangan perdagangan orang telah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban perdagangan orang sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan perempuan, serta bagaimana konsep dan strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menemukan (1) substansi hukum atau kerangka hukum yang mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khusus perempuan, dan (2) konsep dan strategi yang tepat dalam pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa implementasi dan strategi pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan dogmatic hukum (Rechtsdogmatiek), teori hukum (Rechtstheorie), dan filsafat hukum (Rechtsfilosofie). Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan orang lain. Peranan hukum pidana dalam pencegahan dan proses penegakan hukum serta pelaksanaan hukum pidana, berperan sebagai sarana mengatur ketertiban masyarakat (Social order) dalam rangka menciptakan kebijakan sosial (Social defence) untuk mencapai keamanan, pencegah tindak pidana perdagangan orang baik secara preventif maupun represif, yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Kesimpulan perlu upaya pencegahan perdagangan orang di Sulawesi Utara dilakukan dengan membuat rencana aksi pencegahan dan mensosialisasikannya kepada anak-anak sekolah, keluarga dan aparat desa/kelurahan dan penggunaan pasal 297 KUHP dan perda Nomor 1 Tahun 2004 dalam berbagai kasus perdagangan orang hampir tidak pernah digunakan sebagai dasar baik oleh penyidik maupun dalam dakwaan jaksa penuntut dalam proses kepengadilan dan belum sama pemahaman dan penerapan pasal-pasalnya dapat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip kerjasama dan koordinasi antar sesama penegak hukum yang merupakan bagian dari pada sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).