PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK
MUHAMMAD YUNUS IDY. Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Sulawesi Selatan. (dibimbing oleh Andi Sofyan, M. Said Karim, dan Muhadar) Penelitian ini bertujuan menganalisis : hakikat yang melandasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika; Deskripsi peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika; Pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian adalah Sulawesi Selatan dengan 5 (lima) wilayah sampel penelitian yaitu Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan analisis dan menguraikan secara sistematis setiap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya nilai keadilan, kepastian hukum serta perlakuan hukum yang sama kepada setiap orang. Peranan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara represif, termasuk dengan mengembangkan metode yang tepat dan cepat dalam melakukan upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Upaya ini dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan psikotropika serta Prekursornya. Pada tahap implementasi yaitu pelaksanaan penegakan hukum dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika masih kurang efektif. Berdasarkan data yang diperoleh pada 5 (lima) wilayah sampel penelitian, memperlihatkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya untuk merevisi atau merumuskan kembali ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika, termasuk pembagian kewenangan yang jelas antara pihak kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu perlu pula dilakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat luas terutama mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika.