TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/ PN Kka)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menganggu kegiatan usaha pertambangan dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menganggu kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang izin usaha pertambangan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan Pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan Bahan hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Hukum Tersier. Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis data kualitatif yaitu menggambarkan bentuk objek penelitian, kemudian di gambarkan hasil penelitiannya dengan jelas dan sesuai realitas.
Hasil penelitian ini antara lain yaitu: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana menganggu kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 162 Juncto, Pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2) Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus mempehatikan beberapa hal yaitu pertimbangan hakim secara yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim secara non yuridis, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan agama terdakwa.