TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder kemudian disusun lalu dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, yang kemudian hasil data tersebut dilakukan penguraian secara deskriptif.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persayaratan teknis adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari Unsur barang siapa, Unsur perbuatan memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan dan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Negara Indonesia, serta Unsur tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan Majelis Hakim dalam Putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr sebelum menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Adapun aspek yuridis bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur tindak pidana sedangkan aspek non yuridis yaitu pertimbangan yang memberatkan karena perbuatan terdakwa dapat mengganggu telekomunikasi di Indonesia dan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan telah berterus terang dalam persidangan.