WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENGUNGKAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT

ABSTRAK IRYANA ANWAR, Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ( BPKP ) Mengungkap Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan (dibimbing oleh M. Djafar Saidi dan M. Said Karim ). Penelitian ini bertujuan megetahui, hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP provinsi Sulawesi Selatan dengan Institusi kepolisian Polda Sulawesi selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dihubungkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan audit auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan untuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepada penyidik Institusi kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat, dan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Barat. Hasil penelitian menunjukkan wewenang kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-Selbar dan Institusi Kaepolisian Daerah Sul-Selbar hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun kewenangan yang dimiliki BPKP hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian negara diwilayah hukum Polda sul-sel, dimana apabila laporan hasil audit dari auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan sudah terdapat kerugian negara maka Penyidik Polri Polda meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan tidak ada kerugian Negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak pidana korupsi.