EKSISTENSI HUKUM ADAT PIDANA SEBAGAI HUKUM POSITIP INDONESIA (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)


INDRAWATI, DARA (2013) EKSISTENSI HUKUM ADAT PIDANA SEBAGAI HUKUM POSITIP INDONESIA (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan). Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
daraindraw-617-1-13-dara-4 cover.jpg

Download (279kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
daraindraw-617-1-13-dara-4 1-2.pdf

Download (472kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
daraindraw-617-1-13-dara-4 dapus-lam.pdf

Download (83kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
daraindraw-617-1-13-dara-4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
Dara Indrawati : Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positip Indonesia (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan). Dibimbing oleh M. Syukri Akub sebagai promotor dan H. Aminuddin Salle dan Muhadar sebagai kopromotor. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi Hukum Adat Pidana sebagai hukum positip Indonesia yang berlaku dan diakui oleh masyarakat adat Bugis-Makassar, Bali dan Toraja. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris dan responden penelitian terdiri dari aparat penegak hukum dan beberapa tokoh masyarakat adat untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sanksi adat berupa tata cara pemulihan atas ketidakseimbangan kosmos akibat dari delik kesusilaan. Teknik analisis data kualitatif (deduktifinduktif) dengan menggunakan penalaran (legal reasoning) dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, persepsi aparat penegak hukum terhadap nilai, moralitas dan ide keseimbangan yang terdapat dalam hukum adat pidana sangat mendukung tujuan hukum pidana hukum positif yaitu pemberian perlindungan kepada pelaku, korban, aparat, negara dan lingkungan sehingga mendukung berlakunya konsep daad-dader strafrecht. Meskipun dalam praktiknya jaksa penunntut umum dan hakim (yudex facti) seringkali mengabaikan penerapan Hukum Adat Pidana sebagai bagian hukum positip. Penegak hukum (hakim dan jaksa) cenderung menerapkan delik yang ada kemiripan (bandingannya) dalam KUHP, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh Hukum Barat yang menganut asas Legalitas yang menghendaki perumusan undang-undang harus tertulis dan jelas pengaturannya dalam perundang-undangan pidana. Sebaiknya tata cara pemulihan yang dilakukan oleh petugas adat disesuaikan dengan jenis dan sanksi delik kesusilaan adat masing-masing kelompok masyarakat (Bugis-Makassar, Toraja dan Bali) yang pada umumnya dilaksanakan dalam suatu upacara adat dalam wilayah adatnya atau komunitasnya. Tujuan utama yaitu untuk memulihkan keseimbangan kosmos yang rusak atau terguncang akibat pelanggaran delik kesusilaan.

Item Type: Thesis (Disertasi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 07 Oct 2021 01:52
Last Modified: 07 Oct 2021 01:52
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/7557

Actions (login required)

View Item
View Item