PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENYALAHUGUNAAN WEWENANG

ABSTRAK
Rostansar, PO 90 220 6522 , Penerapan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi tentang Penyalahgunaan Wewenang di bawah Andi Sofyan dan Andi. Muh. Syukri Akub.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan untuk mengetahui pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo dan Kota Makassar dengan sasaran pada pihak-pihak penegak hukum yang berhubungan dengan masalah korupsi khususnya yang menyangkut masalah penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan pelaksanaan hukum (eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang
Penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya kekeliruan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan sanksi pidana serta masih lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap para terpidana pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam hal ini yaitu sanksi penjara, Kurungan, dan pidana pengganti . Pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurang tegasnya pihak kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana putusan pengadilan serta masih adanya kelemahan dalam pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang tidak mengatur secara tekhnis mengenai eksekusi terhadap putusan pidana pengganti dalam hal terdakwa korupsi lebih dari satu orang.