PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM IKAN HIU JENIS OCEANIC WHITETIP SHARK DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) Pengaturan dan perlindungan Hukum Internasional terhadap Oceanic Whitetip Shark; (ii) Implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis Oceanic Whitetip Shark di Indonesia; dan (iii) Pertanggung jawaban Indonesia atas IUU Fishing terkait Oceanic Whitetip Shark. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif, untuk menghasilkan preskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Pengaturan dan perlindungan hukum internasional terhadap ikan Hiu Koboi telah diatur di
dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada Appendix II. Aturan mengenai keanekaragaman hayati yang termasuk di dalam Appendix II tercakup di dalam article IV CITES (ii) Perlindungan ikan Hiu Koboi di Indonesia telah
diatur dengan baik di dalam beberapa peraturan yaitu Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran
Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus Longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia serta sanksinya pun diatur di dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (iii) Upaya dalam pertanggung jawaban atas IUU Fishing di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan membentuk divisi khusus yaitu Satuan Tugas 115. Aturan mengenai IUU Fishing secara umum terdapat pada Pasal 7 (2) dan Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sanksinya pun diatur pada Pasal 69 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.