PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK
Muhammad Asdhar, Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap pemberian hak atas tanah di Kabupaten Enrekang. (dibimbing oleh Syamsul Bachri dan M. Abrar Saleng).
Good governance merupakan issue yang paling menarik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang ditandai dengan makin gencarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Good governance mempunyai unsur terpenting yaitu: transparansi (transparancy ) yang merupakan salah satu karakteristiknya yang berarti keterbukaan yang mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik dan akuntabilitas (accountability ) bahwa dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat, Pemerintah bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.
Penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui proses pemberian hak atas tanah melalui proses pemberian hak atas tanah sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Enrekang secara langsung maupun tidak langsung harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penerbitan sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan sistem loket belum berjalan sepenuhnya, sebagian besar masyarakat pemohon melakukan pembayaran belum memenuhi standard prosedur yang ditetapkan yaitu tidak melalui bendaharawan khusus dan tidak memperoleh bukti pembeyaran yang sesuai dengan standard prosedur.
Hal-hal tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan penegakan hukum antara lain, tingkat pendapatan petugas pelaksana melalui gaji dan tunjangan yang disediakan pemerintah masih belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia aparatur, substansi peraturan yang tidajk tegas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran serta lemahnya Law enforcement terutama terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.