“ASET PRIBADI DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI OBJEK GUGATAN ACTIO PAULIANA OLEH KURATOR (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya aset pribadi direktur yang perusahaannya pailit menjadi objek gugatan actio pauliana oleh kurator berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta UUPT. Penelitian ini juga menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta UUPT.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018 berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta UUPT dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, UUPT dan putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa inggris. Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka yang kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perbuatan hukum pengalihan aset peribadi direktur perusahaan yang dilakukan sebelum perusahaannya pailit tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan actio pauliana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018. (2) Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018 menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum terhadap status harta pribadi organ perseroan yang perusahaannya pailit.