PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERKARAKTER RESPONSIF MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN MANGGARAI

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses pemebentukan peraturan daerah memberikan ruang bagi partisipasi publik , serta faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode sosio yuridis dan dianalisis secara kualitaif. Tehnik pengambilan data dilakukan secara random sampling, selain itu masih digunakan analisis statistik deskriptif persentase dalam bentuk tabulasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, partisispasi publik berkaitan erat dengan relasi masyarakat dan negara (state-sociaty relation) dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara untuk mengatur warganya. Ada dua cara pandang untuk menjelaskan tentang partisipasi publik. Pertama, masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada negara. Partisipasi Publik hanya dibutuhkan pada saat memilih orang-orang yang akan menduduki berbagai jabatan di lembaga negara melalui pemilihan umum. Kedua, masyarakat tetap mempunyai hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara, karena keterwakilan fisik tidak menjamin akan keterwakilan ide. Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Manggarai menunjukan bahwa belum secara optimal adanya partisipasi publik, sehingga peraturan daerah tersebut belum responsif untuk menyerap aspirasi masyarakat.