PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BALIKPAPAN

ABSTRAK
ROMMY WASKITA PAMBUDI. Pelaksanaan Hak -Hak Narapidana Dalam Upaya Perwujudan Hak Asasi Manusia Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Balikpapan (Dibimbing oleh H. Andi Abu Ayyub Saleh dan Syamsuddin Muhammad Noor). Setiap manusia harus dijamin hak asasinya, tidak terkecuali narapidana sekalipun. Sebagai manusia, narapidana juga mempunyai hak-hak yang dijamin oleh Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana mempunyai peranan penting dalam melaksanakan hak-hak narapidana seperti yang diatur oleh UndangUndang tersebut. Jika Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak narapidana dalam pelaksanaannya didukung oleh petugas Lapas sebagai aparaturnya dan narapidana sebagai masyarakatnya maka jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk narapidana akan terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas IIa Balikpapan dan faktorfaktor yang mempengaruhinya serta upaya Lapas terhadap narapidana dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, angket, pengamatan dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari Hasil penelitian diketahui bahwa dari tigabelas hak narapidana yang ada, sepuluh hak diantaranya pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan tiga hak lainnya belum berjalan dengan baik. Hal itu dipengaruhi oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu Sumber daya manusia dan integritas moral petugas yang baik dan juga dukungan narapidana dalam pemenuhan hak-hak mereka. Faktor Eksternal yaitu adanya Undang-Undang yang telah menjamin hak-hak narapidana dan fasilitas Lapas yang mendukung pelaksanaan hak-hak narapidana. Sebagai solusi untuk pelaksanaan hak-hak narapidana yang belum berjalan dengan baik perlu dilakukan pengawasan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) untuk pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cutri Menjelang Bebas dan Pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana dalam upaya perwujudan hak asasi manusia pada Lapas Klas IIa Balikpapan sudah berjalan dengan baik.