TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DI KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi camat sebagai pelaksana pemerintahan di kecamatan dalam kerangka otonomi daerah. Masalah penelitian berkisar pada pelaksanaan fungsi camat dalam hal pengkoordinasian, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji aturan dalam undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kabupaten Selayar nomor 5 tahun 2006 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Kecamatan. Pendekatan empirik melihat pelaksanaan fungsi tersebut di lapangan. Adapun tipe penelitian ini deskriptif dengan dasar penelitian survay. Data penelitian diperoleh dari responden sebanyak 61 orang terdiri atas aparat kecamatan, lurah/desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penyajian data berupa persentase.
Hasil penelitian menunjukkan, pelaks anaan fungsi camat dalam kerangka otonomi daerah belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dilihat pada aspek pelaksanaan pengkoordinasian, kewenangan, dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, kelemahan yang tampak adalah belum jelasnya rincian kewenangan camat. Sedangkan faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya aparat, prasarana dan fasilitas yang terbatas, pendanaan, dan faktor peraturan berupa peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi camat belum ada.