Tinjauan yuridis terhadap pengadaan Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja untuk formasi guru berdasarkan Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN yakni, asas Keadilan dan Kesetaraan pada pengadaan PPPK Tahun 2019 untuk formasi Guru, dan untuk mengetahui implikasi dari tidak diterapkannya asas Keadilan dan Kesetaraan terhadap pengadaan PPPK untuk formasi Guru pada Pemerintah Kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatifempiris. Penelitian berlokasi di Pemerintah Kota Makassar, tepatnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian untuk sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan staf dan Kepala Bidang Pengadaan dan informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, serta dengan beberapa guru honorer non kategori di Kota Makassar. Kemudian dianalisi menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pengadaan PPPK untuk formasi jabatan fungsional guru ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi ASN sebagai PPPK karena membatasi peserta hanya untuk Tenaga Honorer Eks K-II untuk dapat berpartisipasi dalam seleksi pengadaan PPPK tahun 2019. Jadi, pengadaan PPPK untuk formasi Guru tahun 2019 tidak menerapkan Asas Keadilan dan Kesetaraan. Implikasi dari tidak diterapkannya asas Keadilan dan Kesetaraan pada Pengadaan PPPK tahun 2019 untuk formasi guru mengakibatkan tenaga guru honorer non kategori dan yang lainnya di Kota Makassar tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing menjadi PPPK, kuota yang disediakan banyak yang tidak terpenuhi, dan peluang bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mendapatkan pegawai yang profesional dan berkualitas pada tenaga guru berkurang.