PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN = SUPERVISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES ON THE FOLLOW-UP TO THE RESULTS OF THE AUDIT OF THE REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS OF SOUTH SULAWESI PROVINCE


NASIR, CITRA (2021) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN = SUPERVISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES ON THE FOLLOW-UP TO THE RESULTS OF THE AUDIT OF THE REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS OF SOUTH SULAWESI PROVINCE. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B012182002_tesis cover1.png

Download (108kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B012182002_tesis 1-2.pdf

Download (975kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B012182002_tesis dp.pdf

Download (486kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B012182002_tesis.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Citra Nasir, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Romy Librayanto).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekertariat Derah Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Prov. Sulsel TA 2019, masih menemukan kelemahan implementasi sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dalam pelaksanaannya masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK tidak memberikan dampak terlaksananya rekomendasi BPK sehingga presentase tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dari tahun 2005 s/d 2020 Pemerintah Prov. Sulsel hanya sebesar 70,88%. Kemudian,
aturan terkait tindak lanjut LHP BPK hanya mengatur pembahasan LHP BPK, hanya saja kesimpulan terakhir pembahasn tersebut terhadap sebuah temuan tergantung pada putusan ketua DPRD dan pimpinan setiap fraksi sehingga bernuansa politis dan tidak ada pengaturan untuk evaluasi ketaatan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti LHP BPK.
Kata Kunci : Pengawasan DPRD; Tindak Lanjut; Hasil Pemeriksaan; Keuangan Daerah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 24 Sep 2021 01:58
Last Modified: 24 Sep 2021 01:58
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6821

Actions (login required)

View Item
View Item