TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGUSAHAAN AIR ATAU SUMBER-SUMBER AIR TANPA IZIN DARI PEMERINTAH ( Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN.Mam )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang disajikan dalam bentuk deskripstif untuk memberi gambaran mengenai penerapan hukum materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air tanpa izin dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1)Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini telah memenuhi pertimbangan yang bersifat yuridis dan sosiologis. Pertimbangan hakim sehingga memutuskan hanya menjatuhkan pidana percobaankarena menurut pertimbangan hakim bahwa tidak cukup alasan untuk menahan si terdakwa. Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim sehingga hanya menjatuhkan pidana percobaan saja yaitu berdasarkan keterangan ahli bahwa terdakwa telah mengurus perizinan atas kegiatan pemanfaatan air, ditambah dengan keterangan terdakwa yang dibuktikan dengan adanya surat izin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan pemanfaatan air tanah. Sehingga ini menunjukkan adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengurus izin pemanfaatan air untuk kegiatan usahanya. Pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat dikarenakan berdasarkan keterangan ahli dan keterangan terdakwa terlihat menunjukkan adanya itikad baik dari terdakwa dalam menghadapi perkara ini. Hal ini dibuktikan dengan keterangan ahli yang menyatakan terdakwa telah mengurus perizinan atas kegiatan pemanfaatan air dan keterangan terdakwa yang dibuktikan dengan adanya surat izin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingan terlihat jelas bahwa terdakwa merasa menyesal dan beritikad baik untuk memperbaiki kesalahannya dengan segera mengurus surat izin pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usahanya tersebut.